KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA

  • Pengumuman Hasil Seleksi uji kompetensi JPT Madya 2015. Klik disini
  • Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Dewas dan Anggota Direksi BPJS. Klik disini

  • Hati-hati!! Penipuan melalui UNDANGAN PALSU mengatasnamakan DITJEN BINFAR dan ALKES. Undangan palsu
  • Capaian Kabinet Kerja dalam Infografis klik di sini
  • Hati-hati!! Penipuan mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Surat Penipuan

(31 Mei 2006) Bencana Nasional

Dipublikasikan Pada : WED, 31 MAY 2006, Dibaca : 10.668 Kali

EMPAT hari setelah gempa yang menewaskan lebih dari 5.000 manusia di Yogyakarta dan Jawa Tengah, belum termasuk 34 ribu rumah yang musnah, kita masih bertengkar soal terminologi. Ada yang ingin agar pemerintah mengumumkan tragedi itu sebagai bencana nasional. Tapi ada yang merasa tidak perlu, termasuk pemerintah.

Sampai hari ini pemerintah tidak menyatakan gempa di Yogya dan Jawa Tengah sebagai bencana nasional. Juga tidak dikatakan sebagai bencana lokal.

Mau dibilang lokal, tidak pas karena ternyata bencana itu telah menghentak dan menyedot perhatian nasional, bahkan internasional. Skala kerugian pun tidak main-main. Cara penanganan yang melibatkan banyak instansi pemerintah dengan anggaran mencapai lebih dari Rp1 triliun memperlihatkan sebenarnya pemerintah telah memperlakukan bencana di Yogya dan Jawa Tengah sebagai bencana nasional. Kalau sudah begitu, mengapa ribut?

Adagium yang menyebutkan apa artinya sebuah nama, status, atau simbol tidak selamanya memiliki pijakan yang pas. Bahkan nama, status, atau simbol menjadi amat penting untuk mempersatukan entitas yang berbeda serta memberi ruh dan spirit untuk bergerak.

Nama dan status berarti pula lekatnya legalitas untuk melakukan atau tidak melakukan. Juga memberikan garis demarkasi yang jelas soal siapa yang memiliki kewenangan dan siapa yang tidak.

Tapi, belum ada deklarasi yang menyatakan bahwa gempa di Yogya dan Jateng merupakan bencana nasional. Bahkan, yang terjadi ialah keengganan untuk menyatakan hal itu. Pejabat negara malah meminta agar tidak ada yang mempersoalkan status ketika ada yang mengusulkan bencana Yogya-Jateng menjadi bencana nasional.

Di lapangan, sebenarnya telah berkembang postulat bahwa bencana ini merupakan bencana nasional. Muncul pikiran yang mengotakkan antara teori dan praktik, yaitu yang penting karya nyata, bukan teori. Kalau penanganannya bagus, tentu tidak menjadi permasalahan besar sebutan bencana nasional atau bukan.

Karena dengan menyebutnya bencana nasional pun kalau penanganannya jelek, toh tidak menyelesaikan persoalan juga.

Sebuah bencana disebut bencana nasional atau lokal tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan antara teori dan praktik. Penamaan merupakan sebuah proses penting dalam rangka identifikasi. Sejauh mana efektif atau tidak penanganan sebuah bencana sangat bergantung pada kekuatan identifikasi dan kategorisasi.

Proses solusi yang mengabaikan identifikasi dan kategorisasi berpeluang terjadinya ekses, yaitu bisa overdosis, bisa <I>under</I>-dosis. Jadi, suara-suara yang menginginkan agar bencana gempa Yogya dan Jawa Tengah dinyatakan sebagai bencana nasional, sangat berkaitan dengan penentuan takaran, porsi, dan kekuatan penanganan.

Di situlah pokok dan pangkal persoalan. Dengan demikian, tidak ada guna sama sekali bertengkar soal nama. Sudah sangat jelas bahwa gempa di Yogya dan Jawa Tengah merupakan bencana nasional. Diakui atau tidak, diumumkan atau tidak, kategorinya sudah terang benderang.