KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA

  • Pengumuman Hasil Seleksi uji kompetensi JPT Madya 2015. Klik disini
  • Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Dewas dan Anggota Direksi BPJS. Klik disini

  • Hati-hati!! Penipuan melalui UNDANGAN PALSU mengatasnamakan DITJEN BINFAR dan ALKES. Undangan palsu
  • Capaian Kabinet Kerja dalam Infografis klik di sini
  • Hati-hati!! Penipuan mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Surat Penipuan

(1 Juni 2006) Politik 'Recovery' Korban Gempa

Dipublikasikan Pada : THU, 01 JUN 2006, Dibaca : 10.571 Kali

<P>GEMPA bumi di Yogya dan Klaten sungguh telah memunculkan penderitaan ganda. Kehilangan sanak saudara, menahan luka fisik dan psikis, kekurangan makanan, serta kehilangan tempat tinggal. Pendeknya, kehidupan tiba-tiba berubah sedemikian rupa dalam putaran waktu yang tidak menentu. Bahkan, tak sedikit yang berada di titik nadir.</P><!--AD-->

Akumulasi persoalan itulah yang harus mendapat penanganan cepat dan tepat. Problem fisik dan psikis harus mendapat perhatian dengan takaran seimbang. Problem moral, spiritual, material harus punya muara solusinya. Neraca mengurus bencana memang harus pas takarannya, tapi juga harus tahu skala prioritasnya.

Kita tahu itu semua tidak mudah. Inisiatif dan ketersediaan logistik serta SDM saja tidak bisa menjamin kehidupan para korban bencana cepat pulih. Terlebih lagi dengan logistik yang seadanya, distribusi yang kacau, SDM yang tak tahu apa arti melayani, pastilah membuat para korban bencana kian terluka.

Karena itu, betapa penting apa yang disebut politik recovery. Ia merupakan serangkaian kebijakan untuk mendorong bagaimana warga harus cepat kembali pada kehidupan normal. Normal makanan, kesehatan, tempat tinggal, ekonomi, dan pendidikan. Juga normal interaksi sosialnya.

Politik recovery sudah pasti meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia memerlukan serangkaian perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari seluruh rangkaian aksi yang cepat dan akurat. Oleh karena itu, profesionalitas dan akuntabilitas harus ditempatkan di posisi yang tinggi.

Sebelum proses rekonstruksi dilakukan, sungguh amat mendesak penjelasan kondisi geologi daerah bencana. Ini agar masyarakat paham bahwa di Kota Yogyakarta, misalnya, ternyata terdapat patahan yang merupakan zona rawan gempa. Sejarah geologi Yogyakarta merupakan lembah amblesan yang berisi material vulkanik Gunung Merapi. Di atas pasir Merapi yang rawan gempa itulah selama ini penduduk bermukim.

Oleh karena itu, rekonstruksi harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Tidak asal membangun. Sudah waktunya dibangun rumah dan gedung apa pun yang tahan gempa.

Untuk memindahkan penduduk semuanya pastilah sesuatu yang tidak mungkin. Ini menyangkut aspek kultural dan ketersediaan lahan. Dengan lahan baru, biayanya pun pastilah akan amat besar.

Indonesia sesungguhnya telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Peraturan Bangunan Tahan Gempa yang ditetapkan pada 2002. Peraturan itu mestinya ditaati siapa pun yang hendak membangun gedung dan rumah tinggal. Sayang sosialisasi peraturan ini kurang bergema. Atau jangan-jangan pemerintah sendiri sudah lupa?

Peraturan itu pastilah dibuat oleh para pakar yang legitimasi akademiknya sangat mumpuni. Dan, sudah pasti pula menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Membangun Yogya kembali, secara fisik, mestinya berpedoman pada SNI itu. Ini agar lebih bisa menyelamatkan manusia di masa depan. Jangan sebaliknya. Bukankah keledai pun tidak mau terantuk untuk kedua kalinya?