KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA

  • Pengumuman Hasil Seleksi uji kompetensi JPT Madya 2015. Klik disini
  • Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Dewas dan Anggota Direksi BPJS. Klik disini

  • Hati-hati!! Penipuan melalui UNDANGAN PALSU mengatasnamakan DITJEN BINFAR dan ALKES. Undangan palsu
  • Capaian Kabinet Kerja dalam Infografis klik di sini
  • Hati-hati!! Penipuan mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Surat Penipuan

Depkes Prioritaskan Pelayanan di Daerah Terpencil

Dipublikasikan Pada : TUE, 02 JAN 2007, Dibaca : 13.485 Kali

JAKARTA--MIOL: Pelayanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil, pulau-pulau terluar, dan daerah perbatasan akan menjadi prioritas pemerintah pada 2007.Karena itu, pemberdayaan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), pos pelayanan terpadu (posyandu), dan pos kesehatan desa (poskesdes) akan menjadi perhatian utama Departemen Kesehatan (Depkes).

Demikian persoalan yang mengemuka dalam acara sosialisasi program kesehatan masyarakat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Depkes, di Wisma Makara Universitas Indonesia, Depok, Rabu (27/12).

"Ketahanan kesehatan masyarakat daerah terpencil memang harus menjadi prioritas, agar mereka merasa diperhatikan sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," ungkap Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat (Binkesmas) Depkes Sri Astuti Suparmanto saat membuka acara tersebut.

Menurutnya, prioritas program kesehatan masyarakat pada 2007 akan meliputi berbagai bidang. Program itu meliputi peningkatan program kesehatan masyarakat, peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat seperti peningkatan puskesmas dan jaringannya.

Selain itu, Depkes juga akan meningkatkan jangkauan pelayanan bagi sasaran masyarakat rentan. Upaya yang dilakukan, memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

"Karena itu, kita akan memperbanyak program seperti dokter terbang, dokter berjalan, dokter berkuda. Semua itu tergantung pada situasi alam dan lingkungan sebuah daerah. Pokoknya, di daerah terpencil di mana pun, harus ada pelayanan kesehatan," ujarnya.

Askeskin

Pelaksanaan program-program tersebut, Sri mengakui, akan sangat dipengaruhi pembiayaan. Karena itu, setiap pemerintah daerah perlu mendukung untuk menaikkan anggaran kesehatannya. Sedangkan Depkes akan mengupayakan kemudahan pelayanan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin (Askeskin) di berbagai wilayah Indonesia.

"Kita akan memberikan kemudahan bagi masyarakat di daerah terpencil, daerah perbatasan, dan pulau-pulau terluar untuk mendapatkan asuransi kesehatan yang bisa mereka gunakan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dengan mudah dan murah," katanya.

Untuk saat ini, biaya premi Askeskin sebesar Rp1.000 per orang per bulan. Kendati begitu, Sri menegaskan tidak akan ada kesulitan bagi puskesmas atau rumah sakit dalam urusan klaim askes.

Sementara itu, Direktur Bina Kesehatan, Ditjen Bina Kesehatan Depkes Edi Suranto mengungkapkan, sampai tahun 2005 fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada meliputi 7.669 puskesmas, 22.171 pusat kesehatan terpadu, 5.552 puskesmas keliling, 591 puskesmas perairan, dan 50 ribu bidan.

"Namun, memang masih terdapat masyarakat dan daerah yang memiliki akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan, yakni daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan," ungkapnya.

Untuk itu, pada 2007 pihaknya akan meningkatkan jangkauan, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan sebagai bagian upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat. Karena itu, kata Edi, diperlukan adanya peningkatan infrastruktur puskesmas seperti puskesmas keliling perairan, sepeda motor trail, penambahan dokter terbang, dokter jalan kaki, dokter naik kuda, dokter terapung, dan lainnya.

Hal ini tentu berkait dengan kenaikan anggaran untuk pelayanan kesehatan. Karena itu, dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mendatang, biaya operasional pelayanan kesehatan di daerah terpencil akan ditingkatkan. Sekitar Rp30 miliar untuk 26 provinsi," ujarnya.

Untuk dana operasional dan manajemen puskesmas, saat ini rata-rata Rp1 juta per bulan. Sedangkan untuk pos kesehatan desa yang berjumlah 12 ribu dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, akan disediakan dana pelatihan sebesar Rp2,4 juta untuk tiap poskesdes. Sementara itu, untuk dana operasional poskesdes Rp300 ribu per bulan selama empat bulan. (Eri/OL-01)