KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA

  • Pengumuman Hasil Seleksi uji kompetensi JPT Madya 2015. Klik disini
  • Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Dewas dan Anggota Direksi BPJS. Klik disini

  • Hati-hati!! Penipuan melalui UNDANGAN PALSU mengatasnamakan DITJEN BINFAR dan ALKES. Undangan palsu
  • Capaian Kabinet Kerja dalam Infografis klik di sini
  • Hati-hati!! Penipuan mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Surat Penipuan

Penguatan daerah dalam teknis pengelolaan & pemanfaatan dana kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah di Denpasar Bali 22-24 Mei 2014.

Dipublikasikan Pada : TUE, 26 MAY 2015, Dibaca : 27.626 Kali
Sambutan selamat datang dan pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Pada Kegiatan Penguatan daerah dalam teknis pengelolaan & pemanfaatan dana kapitasi jkn di fasilitas kesehatan tingkat pertama (fktp)
Milik pemerintah daerah di Denpasar Bali 22-24 Mei 2014.

Pada Perubahan Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Tujuan tersebut diimplementasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan sejak 1 Januari 2014 program tersebut telah diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Program JKN sebagai bagian dari SJSN dilaksanakan dengan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati hatian, akuntabilitas, portabilitas, bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 tahun 2013 dan PERPRES Nomor 111 tahun 2013 sebagai perubahan atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 kepesertaan JKN dilaksanakan secara bertahap.
Pada tahap awal peserta JKN adalah peserta PBI, peserta Askes PNS, peserta TNI, POLRI, dan peserta JPK Jamsostek. Dalam perkembangannya, minat masyarakat luas untuk ikut JKN cukup besar. Dalam 3 (tiga) bulan lebih penyelenggaraan JKN perkembangan kepesertaan JKN cukup menggembirakan, sampai saat ini telah tercover sebanyak 119.090.235 peserta pada BPJS Kesehatan.
Dalam hal pembayaran fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 24 tahun 2011, Perpres 12 tahun 2013 dan Perpres 111 tahun 2013 sebagai perubahan dari Perpres 12 tahun 2013 disebutkan bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dibayar dengan kapitasi dan dengan cara lain (non kapitasi). Namun demikian disadari dalam 4 (empat) bulan pelaksanaan JKN masih banyak hal hal yang perlu diperbaiki dan dicarikan solusinya. Salah satu diantaranya adalah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan dana yang telah diterima oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya pada FKTP milik pemerintah. Dilapangan regulasi yang ada mengharuskan semua dana yang diterima oleh FKTP milik pemerintah terlebih dahuliu harus masuk dulu ke kasda dan baru kemudian dapat digunakan setelah diusulkan dalam dokumen anggaran melalui RKA dan DPA. Proses seperti ini tetntu menjadi hambatan tersendiri bagi FKTP milik pemerintah untuk dapat segera memanfaatkan dana tersebiut untuk memberikan pelayanan kesehatan.
Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pemerintah membuat terobosan baru bagi FKTP milik pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dana kapitasi JKN yang telah diterima dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Untuk kelancaran implementasi pengelolaan dana JKN sesuai dengan regulasi yang baru perlu didukung dengan adanya penguatan teknis bagi daerah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan dana JKN yang diterima oleh FKTP milik pemerintah daerah.
Dengan penguatan teknis ini diharapkan adnya percepatan, pemahaman yang sama serta meningkatkan kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah dalam pengelolaan dana JKN sesuai dengan regulasi yang baru.