KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA

  • Pengumuman Hasil Seleksi uji kompetensi JPT Madya 2015. Klik disini
  • Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Dewas dan Anggota Direksi BPJS. Klik disini

  • Hati-hati!! Penipuan melalui UNDANGAN PALSU mengatasnamakan DITJEN BINFAR dan ALKES. Undangan palsu
  • Capaian Kabinet Kerja dalam Infografis klik di sini
  • Hati-hati!! Penipuan mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Surat Penipuan
Tugas dan Fungsi
  • LIHAT SELENGKAPNYA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

    Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

    Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2016, pasal 3 dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi :

    • perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan;
    • koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organsisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
    • pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
    • pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
    • pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan;
    • pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;
    • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan;
    • pelaksanaan dukungan substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  • LIHAT SELENGKAPNYA Sekretariat Jenderal

    Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

    Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 7 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

    • koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan;
    • koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan;
    • pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan;
    • pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
    • koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
    • penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
    • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
  • LIHAT SELENGKAPNYA Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

    Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 136 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

    • perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
    • pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
    • penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
    • pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
    • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
    • pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; dan
    • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
  • LIHAT SELENGKAPNYA Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Penyakit

    Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 263 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

    • perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
    • pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
    • penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
    • pelaksanaan administrasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
    • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.
  • LIHAT SELENGKAPNYA Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

    Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 394 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

    • perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
    • pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer rujukan, tradisional, dan komplementer;
    • penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer rujukan, tradisional, dan komplementer;
    • pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer rujukan, tradisional, dan komplementer;
    • pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer rujukan, tradisional, dan komplementer;
    • pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan
    • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.