Pemerintah perhatikan Daerah Bersamalah Kesehatan, diantaranya Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dengan masalah kesehatan yang sangat spesifik.

Hal ini disampaikan Menkes, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH dalam acara dialog dengan jajaran kesehatan. Dialog dilakukan usai penanda tanganan kerja sama Menteri Kesehatan dan Menteri PDT yang dihadiri Gubernur Kalimantan Barat, 19 Maret 2010 di Pontinak.

Menurut Menkes, Isu strategis masalah yang terkait dengan pelayanan kesehatan di DTPK yaitu :1) Kondisi geografi yang sulit dan iklim/cuaca yang sering berubah; 2) Status kesehatan masyarakat yang masih rendah; 3) Beban ganda penyakit; 4) Terbatasnya sarana (terutama jalan, listrik dan air) dan prasarana pelayanan kesehatan; 5) Terbatasnya jumlah, jenis, dan mutu SDM kesehatan; 6) Pembiayaan kesehatan yang belum fokus dan sinkron; 7) Belum terpadunya perencanaan program dan pelaksanaan kesehatan lapangan; serta 8) Lemahnya pengendalian program.

Menkes menambahkan, sasaran yang ingin dicapai dalam pelayanan kesehatan di DTPK yaitu :1) Pemenuhan SDM Kesehatan melalui peningkatan penempatan tenaga kesehatan dan mengembangkan mekanisme rekrutmen penerima bantuan biaya pendidikan tenaga kesehatan yang berasal dari DTPK; 2) Peningkatan kemampuan SDM Kesehatan melalui pelatihan pelatihan; 3) Penyediaan, pemerataan dan menjamin keterjangkauan sediaan farmasi dan alat kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan; 4) Peningkatan akses transportasi untuk pelayanan kesehatan yang bermutu; 5) Pemenuhan pembiayaan operasional kesehatan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); 6) Pengembangan kebijakan standar pelayanan kesehatan yang spesifik untuk DTPK.

Oleh karena itu kunjungan kerja ke Propinsi Kalimantan Barat kali ini dilakukan bersama sama dengan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Ir.H.A. Helmy Faishal Zaini; dengan tujuan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan untuk DTPK sehingga mendorong program peningkatan pelayanan kesehatan di DTPK berlangsung dengan baik, kata Menkes.

Dengan penanda tanganan Kesepahaman Bersama antara Menteri Kesehatan dengan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal akan ditindak lanjuti dengan aksi nyata di lapangan sehingga aksesibilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi meningkat.

Menkes berharap dengan program kerja sama ini DTPK di seluruh Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan. “Kunjungan kerja kali ini dapat memberikan masukan untuk memperbaiki program-program di DTPK”, ujar Menkes.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 Propinsi Kalimantan Barat memperlihatkan beberapa indikator di atas rata rata nasional seperti cakupan imunisasi dasar ; namun di lain pihak juga ada beberapa indikator yang masih di bawah rata rata nasional, seperti gizi buruk dan kurang pada Balita sebesar 22,5% (nasional 18,4%) dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 63,9% (nasional 75,4%). Dengan kondisi demikian perlu kerja lebih keras lagi untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat Propinsi Kalimantan Barat.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .