Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Rabu, 28 Juni 2017

Pilihan Bahasa
Indonesia
English

BERANDA
PROFIL
- PROFIL
- AGENDA DAN STATISTIK
  - Agenda
  - Statistik Pegawai
INFORMASI PUBLIK
- INFORMASI PUBLIK
- LAPORAN
- MOU & PKS
  - MoU
  - PKS
- SOP
LAYANAN PUBLIK
- LOKET PELAYANAN
- INFORMASI DAN PENGAJUAN
UNDUH
- UNDUH
TAUTAN
- TAUTAN
KONTAK KAMI
- PILIHAN PENCARIAN
  - Cari Semua Konten
  - Rilis Berita
  - Peraturan dan Perundang-undangan
  - Publikasi Data dan Informasi
  - Link-Link Aplikasi
  - Komponen Web, seperti Menu dan sub menu atau bagian struktur web lainnya
LIHAT VERSI MOBILE

Surat Himbauan dan Langkah Pencegahan WANNACRY Lihat
Hati-hati Surat Palsu mengenai pemerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi jalur khusus
Pengadaan ASN di lingkungan pemerintah daerah dari PTT Kementerian Kesehatan sama sekali tidak dipungut biaya lihat disini
Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2016 tentang ImunisasiKlik di Sini
Pertanyaan Seputar Penyakit Virus ZIKA. Klik di Sini

TAUTAN BAGIAN ATAS
Kelompok menu utama yang terletak di bagian atas web page.

Untuk mempermudah dalam melakukan proses pencarian, silahkan masukkan kata kunci yang ingin dicari dan tekan tombol [ enter ] untuk melakukan pencarian. Mohon dapat diperhatikan bahwa pencarian saat ini hanya akan mencari dari bagian : Tautan Bagian Atas dan direktori di dalamnya.
- PENCARIAN :
- HALAMAN :
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- ...
- 2014-06 LIHAT SELENGKAPNYA >>Apa dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi?
  Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Secara teknis kedua kebijakan tersebut dilengkapi dengan berbagai pedoman yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 s.d 15 Tahun 2011.
- 2014-06 LIHAT SELENGKAPNYA >>Apa definisi Whistleblower?
  Seseorang yang melaporkan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
- 2014-06 LIHAT SELENGKAPNYA >>Apa itu BPJS?
  BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan.
- 2014-06 LIHAT SELENGKAPNYA >>Apa itu FAQ ?
  Frequently Asked Questions (FAQ) adalah daftar kumpulan pertanyaan dan jawaban yang sering di pertanyakan tentang berbagai hal.
- 2014-06LIHAT SELENGKAPNYA >>Apa pengertian Daerah Bermasalah Kesehatan?
  Daerah bermasalah Kesehatan Khusus adalah kabupaten atau kota yang mempunyai masalah khusus seperti terkait dengan :
  Geografi, yaitu daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan
  Sosial budaya, yaitu tradisi atau adat kebiasaan yang mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan
  Penyakit tertentu yang spesifik di daerah tersebut
- 2014-06 LIHAT SELENGKAPNYA >>Apa pengertian Zona Integritas?
  Zona Integritas adalah wilayah yang ada di Kementerian/Lembaga, Instansi Pemerintah di Pusat/Daerah yang dikembangkan sebagai wujud penerapan usaha-usaha nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan peningkatan kualitas sistem kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka penguatan komitmen antikorupsi.
- 2014-06 LIHAT SELENGKAPNYA >>Apa web resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ?
  http://www.kemkes.go.id
- 2014-06 LIHAT SELENGKAPNYA >>Bagaimana cara memperoleh informasi Jamkesmas
  Untuk dapat memperoleh informasi jamkesmas dpt membuka www.ppjk.depkes.go.id
- 2014-06 LIHAT SELENGKAPNYA >>Bagaimana cara mendapatkan SIMRS GOS ?
  Syarat mendapatkan SIMRS GOS:
  1. RS sudah mempunyai infrastruktur IT (Jaringan, Komputer dan Server)
  2. RS Mempunyai minimal 1 orang SDM IT (programmer)
  
  Alur mendapatkan SIMRS GOS:
  1. Mengajukan permohonan penggunaan SIMRS GOS kepada Sesditjen Pelayanan Kesehatan
  2. Pengisian self assessment kesiapan infrastruktur dan SDM RS
  3. Pemberian surat izin penggunaan oleh Sesditjen Pelayanan Kesehatan
  4. Penyerahan dan training SIMRS GOS kepada RS
  5. Perawatan dan pengembangan SIMRS dilakukan oleh RS masing-masing (internal RS atau pihak ketiga)
  
  Informasi lebih lanjut dapat menghubungi SubbagInformasi dan Evaluasi PI Yankes
  email      :     infomonev.yankes@gmail.com
  Telepon :     0215261813 (fax)
                   021 5201590 ext 1303
- 2014-06LIHAT SELENGKAPNYA >>Bagaimana mengunduh file yang tampil di slide online
  Web PPID mengunakan web pihak ketiga dalam menyajikan dan menyimpan dokumen publik.Untuk mendapatkan materi yang ada di slideshare.net langkahnya adalah:
  Klik di View on Slideshare
  Klik di Save pada situs Slideshare
  Dokumen sudah dapat anda simpan di media penyimpanan anda
- 2014-06LIHAT SELENGKAPNYA >>Untuk apa saja pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ?
  Pemanfaatan dana BOK di Puskesmas adalah untuk operasional upaya pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas yang meliputi:
  Transport Lokal
  
  Membiayai perjalanan petugas kesehatan melakukan kegiatan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung
  
  Membiayai perjalanan kader kesehatan termasuk dukun bersalin membantu petugas kesehatan dalam kegiatan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung
  
  Membiayai perjalanan peserta rapat Lokakarya mini, Survei Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
  
  Membiayai perjalanan petugas kesehatan untuk mengha-diri rapat-rapat, konsultasi/koordinasi dan kegiatan lain yang terkait dengan BOK ke kabupaten/kota
  
  Membiayai perjalanan kader kesehatan termasuk dukun bersalin untuk menghadiri kegiatan refreshing/penyegaran kader Kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya beserta Poskesdes/Polindes, Posyandu dan UKBM lainnya. Besaran biaya transport lokal yang dibiayai adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di kabupaten/kota tersebut. Pada kondisi tertentu, daerah dapat membayar biaya transport lokal berdasar at cost, sesuai dengan besaran biaya transport lokal yang dikeluarkan, termasuk sewa sarana transport bila diperlukan, karena tidak ada sarana transport regular dengan bukti pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik/penyedia jasa transportasi
  Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota (dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013)
  Untuk petugas kesehatan yang dalam melaksanakan upaya kesehatan atau menghadiri kegiatan rapat/ pertemuan/konsultasi yang terkait dengan BOK dalam Kabupaten/Kota karena kondisi geografis memerlukan perjalanan lebih dari 8 (delapan) jam dan bisa ditempuh dengan pulang pergi tanpa menginap, dapat dibayarkan biaya transport lokal dan uang harian sebesar 75% dari satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri per harinya.
  Pembelian/Belanja Barang
  Membiayai pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung, yang meliputi:
  Pembelian bahan PMT penyuluhan/pemulihan
  Pembelian konsumsi rapat, penyuluhan, refreshing
  Pencetakan/penggandaan/penyediaan bahan untuk penyuluhan kepada masyarakat
  
  Membiayai pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan manajemen Puskesmas, manajemen pengelolaan keuangan BOK, SMD, MMD, yang meliputi:
  Pembelian alat tulis/kantor untuk kegiatan pendukung BOK
  Biaya administrasi perbankan, apabila sesuai ketentuan bank setempat, memerlukan biaya administrasi dalam rangka membuka dan menutup rekening bank Puskesmas, maka dapat menggunakan dana BOK dari kegiatan belanja barang penunjang
  Pembelian materai
  Penggandaan/fotokopi laporan
  Pengiriman surat/laporan
  Pembelian konsumsi rapat
- ACCORD (ASEAN & China Cooperative Operation in Response to Dangerous Drugs)
  Badan Dunia yang berkerja sama dengan Indonesia dalam penanggulangan obat berbahaya (Narkoba). Dibentuk 4 Task Force (TF) untuk mengurus Civil Awareness (TF 1), Demand Reduction (TF 2), Law Enforcement (TF 3) dan Alternative Development (TF 4).
- INCB (International Narcotics Control Board)
  Badan Pengawas Narkotika Internasional di Vienna, Austria, khusus untuk mengawasi pelaksanaan konvensi-konvensi internasional.
- UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime)
  Organisasi PBB tentang Narkoba dan kejahatan.
- AAK (Akademi Analis Kesehatan)
  Jenis pendidikan kesehatan Tingkat Akademi (program Diploma III) dengan kekhususan bidang laboratorium kesehatan
- ABAT (Aku Bangga Aku Tahu)
  Aku Bangga Aku Tahu adalah kampanye edukasi publik tentang HIV dan AIDS, ditujukan kepada populasi umum usia 15-24 tahun. Informasi tentang HIV dan AIDS, cara penularannya, bagaimana virus ini dapat ditularkan, dan bagaimana tidak, SELURUHNYA disampaikan dalam materi KIE kampanye seperti, leaflet, DVD, dan poster, KECUALI tentang pencegahan dengan penggunaan kondom.
- Abate
  Sejenis obat bubuk untuk membunuh jentik nyamuk. Adapun takaran penggunaannya: 10 liter air cukup dengan 1 gram bubuk Abate atau 100 liter air untuk 10 gram Abate (1 sendok makan peres diratakan atasnya = 10 gram Abate).
- Abatisasi
  Pemberantasan penyakit demam berdarah dengan menaburkan bubuk abate di bak penampung air/drum.
- ABH (Anak yang Berhadapan Hukum)
  Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah (1). Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; (2). Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena : 1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau 2) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum tang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau 3) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.
- ABJ (Angka Bebas Jentik = Larva Free Index )
  Persentase rumah dan atau tempat umum yang tidak ditemukan jentik pada pemeriksaan jentik.
- ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)
  Anak yang lambat (slow) atau mengalami gangguan (retarded) yang tidak akan pernah berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya. Banyak istilah yang dipergunakan sebagai variasi dari kebutuhan khusus, seperti disability, impairment, dan handicaped.
- ABO
  ABO adalah sistem golongan darah manusia yang membagi darah menjadi berbagai jenis, berdasarkan ada atau tidak adanya tanda-tanda tertentu pada permukaan sel darah merah. Empat golongan darah utama adalah A, B, O, dan AB.
  
  Untuk transfusi darah, sistem golongan darah ABO digunakan untuk kesesuaian jenis darah pendonor dan penerima transfusi. Orang dengan golongan darah O dapat menyumbangkan darah kepada siapa pun dan disebut donor universal. Orang dengan golongan darah AB dapat menerima darah dari semua donor dan penerima disebut universal. Orang dengan golongan darah A atau B hanya dapat menerima golongarn darah yang sama atau golongan darah O.
- Abortus = Abortion
  Kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan kurang dari 20 minggu. Berdasarkan penyebabnya terdapat dua macam abortus yaitu abortus disengaja (induced abortion) dan tidak disengaja (spontaneous abortion).
- Abortus Spontan = keguguran
  Kehamilan yang berakhir prematur secara spontan (alamiah) pada usai embrio/ janin di bawah 20 minggu kehamilan (18 minggu setelah pembuahan) atau, jika usia kehamilan tidak diketahui, dan berat embrio/ janin kurang dari 400 g.
- Abses
  Kumpulan pus (nanah) yang terletak dalam satu kantung yang terbentuk dalam jaringan yang disebabkan oleh suatu proses infeksi oleh bakteri, parasit atau benda asing lainnya. Abses merupakan reaksi pertahanan yang bertujuan mencegah agen-agen infeksi menyebar ke bagian tubuh lainnya.