Sabtu, 21 April 2018

BERANDA
PROFIL
- PROFIL
- AGENDA DAN STATISTIK
  - Agenda
  - Statistik Pegawai
INFORMASI PUBLIK
- INFORMASI PUBLIK
- LAPORAN
- MOU & PKS
  - MoU
  - PKS
- SOP
LAYANAN PUBLIK
- LOKET PELAYANAN
- INFORMASI DAN PENGAJUAN
UNDUH
- UNDUH
TAUTAN
- TAUTAN
KONTAK KAMI
- PILIHAN PENCARIAN
  - Cari Semua Konten
  - Rilis Berita
  - Peraturan dan Perundang-undangan
  - Publikasi Data dan Informasi
  - Link-Link Aplikasi
  - Komponen Web, seperti Menu dan sub menu atau bagian struktur web lainnya
LIHAT VERSI MOBILE

Hati-hati Telah beredar Surat Palsu Permintaan Data Medis dan Non Medis RS Tahun 2018 Klik disini
Kunjungi Siaran Radio Kesehatan klik disini
Hati-hati Surat Palsu mengenai pemerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi jalur khusus
Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2016 tentang ImunisasiKlik di Sini

TBC, Stunting, Imunisasi Jadi Prioritas Pengawasan Itjen
Dipublikasikan Pada : Rabu, 14 Maret 2018 00:00:00, Dibaca : 922 Kali
Malang, 14 Maret 2018

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan (Itjen Kemenkes) RI menjadikan eliminasi tuberkulosis (TBC), penurunan stunting, dan peningkatan mutu serta capaian imunisasi sebagai bagian dari prioritas pengawasan sampai 2019. Hal tersebut sejalan dengan target Kemenkes dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui tiga prioritas pengawasan itu.

Pada Rapat Kerja Pengawasan Itjen, Rabu (14/3) di Malang, hadir Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Wiendra Waworuntu, Direktur Gizi Masyarakat Doddy Izwardy, serta Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Vensya Sitohang sebagai narasumber dalam diskusi panel. Para direktur diminta untuk menjelaskan programnya masing-masing.

Diskusi itu dilakukan sebagai langkah awal Itjen untuk mengetahui strategi eliminasi TBC, penurunan stunting, serta peningkatan cakupan dan mutu imunisasi untuk kemudian menentukan langkah pengawasan yang akan dilakukan.

Wiendra dalam paparannya mengatakan tren case detection rate (CDR) perkabupaten/kota tahun 2016-2017 meningkat pada beberapa kabupaten, meski ada juga yang turun. Sementara yang menjadi tantangannya adalah adanya missing case karena tidak terdeteksi, dan tidak ada laporan.

Kebijakan yang akan dilakukan untuk mengatasi TBC yakni dengan penilaian risiko TBC, skrining dan diagnosis TBC, inisiasi pengobatan, kepatuhan pengobatan, dan keberhasilan pengobatan. Selain itu, untuk jangka panjang (2015-2030) telah dilakukan terobosan di antaranya kampanye temukan TBC obat sampai sembuh, gerakan ketuk pintu terintegrasi melalui pendekatan keluarga, dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas).

Sementara itu, Doddy Izwardy menjelaskan stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Tren masalah stunting Balita Indonesia berdasarkan pemantauan status gizi 2014-2017 fluktuatif, 2014 mencapai 28,9%, 2015 mencapai 29%, 2016 turun menjadi 27,5%, dan 2017 naik lagi menjadi 29,6%.

Kebijakan penurunan stunting di antaranya dilakukan melalui komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara, kampanye nasional yang berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, mendorong kebijakan Nutritional Food Security, dan pemantauan serta evaluasi. Ada pula penentuan lokasi penanganan stunting, yakni 2018 sebanyak 100 kabupaten/kota, 2019 sebanyak 160, 2020 sebanyak 390, dan 2021 sebanyak 514 kabupaten/kota.

Terkait peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, Vensya Sitohang mengatakan akan dilakukan melalui program imunisasi berdasarkan Permenkes no 12 tahun 2017. Dalam Permenkes program dilakukan melalui imunisasi program dan imunisasi pilihan.

Dalam imunisasi program terdapat tiga agenda imunisasi, yakni imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan kmunisasi khusus. Sementara pada imunisasi pilihan dilakukan sesuai jenis penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti pneumonia, influenza, dan hepatitis A.

Seusai diskusi panel tersebut diharapkan Itjen akan mudah menentukan langkah strategis pengawasan, baik dari segi alokasi anggaran maupun program TBC, stunting, dan imunisasi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id. (D2)