PERPANJANG KONTRAK BPJS KESEHATAN, KEMENKES IMBAU RS SEGERA REAKREDITASI

DIPUBLIKASIKAN PADA : JUMAT, 03 MEI 2019 00:00:00, DIBACA : 1.719 KALIJakarta, 3 Mei 2019

KementerianKesehatan mengimbau seluruh RS untuk segera melakukan reakreditasi bagi RS yangakan habis status akteditasinya pada tahun 2019 ini. RS yang akan melaksanakanreakreditasi, agar 1 bulan sebelum habis masa berlaku sertifikat akreditasinyasudah melaksanakan survei reakreditasi dan pendaftaran survei tersebut sudahdiajukan kepada KARS minimal 3 bulan sebelumnya.


''Terkait pelayanan kesehatan di RS bagi pesertaJKN, saya minta kepada pihak RS untuk tetap memberikan layanan kesehatan kepadamasyarakat,'' kata Menkes Nila F. Moeloek di Jakarta, (3/5) menanggapi RS yangakan habis masa akreditasinya dan akan diputus kontrak oleh BPJS Kesehatan.


Menkes meminta agar pelayanan tertentu padapasien tidak terganggu di RS yang kadaluwarsa status akreditasinya dan sedangdalam proses reakreditasi.


''Pelayanan-pelayanan tertentu agar tetap dapatdiberikan oleh RS tersebut dan tetap menjadi bagian dari manfaat jaminankesehatan,'' kata Menkes. Ia menyebutkan pelayanan yang dapat diberikan diantaranya adalah pelayanan emergensi dan pelayanan yang sudah terjadwal rutindan tidak mungkin ditunda atau bila dialihkan ke RS lain akan kesulitanaksesnya dan membahayakan keselamatan pasien, seperti pelayanan hemodialisis,kemoterapi dan radioterapi.
 

Menkes menegaskan bahwa akreditasi bertujuan untukmelindungi pasien, tenaga kesehatan maupun RS. Akreditasi menjamin pelayanankesehatan yang diberikan bermutu sesuai standar. Hal ini ditegaskan dalamPeraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan padaJaminan Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99tahun 2015 tentang perubahan Permenkes Nomor 71 tahun 2013 tentang PelayananKesehatan pada Jaminan Kesehatan, fasilitas kesehatan yang bekerjasama denganBPJS Kesehatan wajib memiliki sertifikasi akreditasi. Sementara menurut Pasal40 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, akreditasi wajib dilakukan RSsecara berkala minimal 3 tahun sekali.


Kemenkes telah berkoordinasi dengan BPJSKesehatan untuk mencari solusi. ''Kami ingin agar BPJS Kesehatan perlumempertimbangkan beberapa hal apabila akan memutuskan kontrak kerja sama denganRS dan tidak serta merta memutuskan kontrak kerja sama,'' tegas Menkes.

Kementerian Kesehatan juga mendorong DinasKesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota agar selalu melaksanakan pemantauanrutin terhadap status akreditasi seluruh RS di wilayahnya.

Menurut data Komite Akreditasi Rumah Sakit(KARS) per tanggal 21 April 2019 dan Joint Commition International (JCI)terdapat 557 RS di seluruh Indonesia yang akan habis masa akreditasinya sampaidengan 31 Desember 2019, dan 511 diantaranya RS yang bekerja sama dengan BPJSKesehatan.

Rumah Sakit yang lalai dalam melaksanakankewajiban akreditasi tetap dihentikan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.Selanjutnya BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempatmengatur rujukan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.

Kemenkes dengan sungguh-sungguh mengimbau kepada(a) BPJS Kesehatan agar dapat memenuhi kewajiban membayar klaim rumah sakittepat waktu; dan (b) Rumah Sakit melaksanakan kewajiban akreditasi rumah sakituntuk menjamin mutu pelayanan kesehatann rumah sakit.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi danPelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjutdapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567,SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email 
kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id.(D2))